KALENDAR

October 2014
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

rahidblog

Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) dunia hendaklah dengan ilmu barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) akhirat hendaklah dengan ilmu. “ Imam Syafi'i

QUOTES

“Semakin tinggi nilai sesuatu, semakin mahal pula harganya. Bila ingin mencapai surga yang tertinggi di akhirat, maka seseorang harus berada pada posisi tertinggi di dunia.” (Syaikh Muhammad Ahmad Rasyid)

Calon Penghuni Surga

TAUSIYAH USTADZ ACHMAD YAMAN


Rasulullah berkata kepada Bilal, “Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga?, Bilal menjawab :Tidak ada amal ibadah yang  paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka”

Seorang sahabat dijanjikan oleh Rasulullah bahwa dia adalah calon penghuni surga, abdullah bin umar penasaran amalan apa yang membuat orang tsb menjadi ahli surga, sahabat tsb menjawab “Setiap malam menjelang tidur aku tak pernah mengingat-ingat kesalahan kaum muslimin yang lainnya. Aku memaafkan dan mengikhlaskan kekeliruan-kekeliruan mereka padaku. Aku tak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudara muslim”

Kemudian ada Abu Bakar Assidiq Khalifah pertama, amalan unggulannya adalah Menginfakan seluruh hartanya dijalan Islam..

Musab bin Umair amalan unggulannya adalah hijrah meninggalkan kemewahan dunia …
sebuah amalan sederhana namun bisa jadi mengantarkan kita ke surga yang didamba. tentunya keistiqomahan dalam melakukan amalan unggulan kita itu harus didasari keimanan dan aqidah yang kuat terhadap Alloh Subhanahu wa ta’ala.

Sumber: suarapublika.com

Perjuangkan Polwan Berjilbab

Polwan Berjilbab Kena Sanksi

Jakarta_17/06/2013. Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, mengatakan, pemakaian jilbab merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah. Konstitusi juga melindungi kebebasan menjalankan ibadah, termasuk berjilbab bagi kaum hawa.

Hal ini dikatakan Aboebakar menanggapi masalah pro kontra penggunaan jilbab untuk polisi wanita. “Itu adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi,” kata Aboebakar, Sabtu (15/6).
Dia mengatakan, memang Polwan harus mengikuti aturan yang berlaku di satuannya. Namun, dia menjelaskan, Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri, seharusnya tidak boleh mengekang kebebasan anggotanya untuk menjalankan ibadah.
Menurut Aboebakar, keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama harus mendapatkan jaminan.
Dia menyebut, pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Bahkan, hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. “Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain,” katanya.
Di sisi lain, ia menambahkan, negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Aboebakar menambahkan, negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya sebagaimana diatur pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
“Jadi Polri tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya ini persoalannya sederhana, tinggal ganti aja SK Kapolri yang ada, tidak perlu berbelit,” kata dia.
Menurutnya, semua sebenarnya tergantung Kapolri. Diganti atau tidaknya aturan ini tergantung kemauan dari Kapolri.
“Saya harap Kapolri responsif dengan aspirasi dari masyarakat soal jilbab untuk Polwan ini,” terangnya.
Di sisi lain dia minta Komnas HAM jangan bungkam. “Jangan hanya gembar gembor ketika hak minoritas dilanggar. Mereka juga harus berteriak ketika hak asasi mayoritas didzalimi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sumber: Suaranews.com

Pemprov: Ada Pihak Tidak Senang Syariat Islam di Aceh

Penerapan Syariat Islam di Aceh


JAKARTA_08/06/2013-Pemerintah Provinsi Aceh menuding masih ada pihak yang tidak senang dengan penerapan syariat Islam di wilayah itu.

“Kami mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan syariat Islam di Aceh,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof Syahrizal Abbas di Banda Aceh, Jumat (7/6/2013).

Hal tersebut disampaikan Syahrizal Abbas saat silaturahmi dengan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Perwakilan Aceh yang diketuai Yasir Yusuf.

Syahrizal mengajak semua pihak di Aceh memperkuat akses dan mewarnai media massa dan media sosial dengan persepsi positif terhadap Islam.

Sementara itu, Ketua IKADI Aceh Yasir Yusuf mengatakan bahwa pihaknya selama ini terus mengamati adanya gerakan akademis dan sistematis untuk melemahkan gerakan Islamisasi di Aceh.

“Gerakan mereka sangat akademis dan sistematis dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan media sosial lainnya,” kata Guru Besar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Dia mengatakan, kelompok tersebut juga sangat aktif menggelar diskusi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan pemateri yang tidak berkapasitas.

“Hasil diskusi mereka yang bias tersebut kemudian dikutip berbagai media nasional dan luar negeri dengan format pemberitaan yang sangat stereotip terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” kata Yasir Yusuf, seperti dilaporkan Antara.*

Rep: Insan Kamil
Red: Syaiful Irwan
Sumber : Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tak Peduli Mesir, Ethiopia Tetap Bangun Bendungan di Sungai Nil


JAKARTA_08/06/2013—Ethiopia akan maju terus dengan rencana pembangunan bendungan raksasa di Sungai Nil Biru, kata pejabat negara itu Kamis (6/6/2013), setelah Mesir memperingatakan akan bertindak jika suplai airnya terganggu, lapor AFP.

“Kami akan melanjutkan proyek kami, menurut saya hal itu tidak akan tergantung dengan keinginan politisi di Mesir,” kata Getachew Reda, jurubicara untuk Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn.

Sepanjang pembangunan Bendungan Renaisans itu terkait kepentingan pemerintah dan rakyat Ethiopia, maka apapun kendalanya proyek itu akan dilanjutkan, imbuh Desalegn.

Ethiopia pekan lalu mulai mengalihkan Sungai Nil Biru sejauh 500 meter dari jalur alaminya, sehingga membuat marah sebagian politisi Mesir.

Sungai Nil yang mengalir di Mesir, bersumber dari dua sungai besar yaitu Nil Putih dan Nil Biru, yang keduanya bertemua di Khartoum ibukota Sudan. Nil Biru mata airnya berada di Danau Tana di Ethiopia.

Hari Rabu Mesir mengatakan akan meminta Ethiopia menghentikan pembangunan bendungan bernilai US$4,2 milyar itu. [Baca juga berita sebelumnya: Mesir Terancam Bendungan Ethiopia di Sungai Nil Biru]

“Orang lain berhak memenuhi kepentingan mereka sendiri. Tetapi harus ada jaminan bahwa bendungan Ethiopia tidak akan membahayakan Mesir, kalau tidak maka semua kemungkinan bisa terjadi,” kata Ayman Ali, salah seorang penasehat presiden Mesir dilansir MENA.

Dari bendungan raksasa itu, untuk tahap pertama yang direncanakan selesai pada tahun 2016, Ethiopia berharap memperoleh suplai listrik sebesar 700MW. Target akhir, bendungan itu dapat menjadi sumber energi listrik dengan kapasitas 6.000MW.

Menurut Getachew, Ethiopia telah mengundang Presiden Mesir Muhammad Mursy untuk membicarakan tentang proyek bendungan tersebut. Meskipun demikian, imbuhnya, kelangsungan proyek itu tidak bisa dinegosiasikan.

Mesir berkeyakinan memiliki “hak historis” atas Nil yang dijamin oleh dua perjanjian yang dibuat tahun 1929 dan 1959, di mana isinya menyatakan 87% air Sungai Nil harus tetap mengalir dan memungkinkan Mesir membatalkan proyek apapun di daerah hulu yang bisa mengganggu aliran air sungai besar itu.

Namun, sebuah perjanjian baru yang ditandatangani tahun 2010 oleh negara-negara lain di sekitar Nil, termasuk Ethiopia, membolehkan mereka membuat proyek di aliran sungai itu, tanpa persetujuan dari Kairo.

Ethiopia membangun beberapa bendungan di wilayah negaranya dengan tujuan mengekspor listrik ke negara tetangga seperti Kenya, Sudan dan Djibouti, tulis AFP.*

Rep: Ama Farah
Red: Dija
Sumber: Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Mantan Sekjen: Hizbullah Memprovokasi Dunia


JAKARTA_08/06/2013—Mantan sekretaris jenderal Hizbullah, Subhi al-Tufayli, mengkritik kelompok bersenjata Syiah asal Libanon itu atas intervensi militernya ke Suriah.

Dalam wawancara televisi dengan Al-Arabiya yang ditayangkan hari Jumat (7/6/2013), Al-Tufayli mengatakan bahwa organisasi yang pernah dipimpinnya itu “telah memprovokasi seluruh dunia.”

Tufayli, yang memimpin Hizbullah dari tahun 1989 sampai 1991, mengatakan tidak dapat “membayangkan” mengapa pemimpin Hizbullah saat ini, Hassan Nasrallah, melawan semua pihak yang berselisih dengannya dengan cara menantang mereka berperang di Suriah.

“Kita meminta siapa saja yang berbeda dengan kita untuk berperang di Suriah itu seperti kita mengundang 1,3 milyar orang [Muslim Sunni] memerangi kita,” kata Tufayli menanggapi pernyataan Nasrallah yang menantang lawannya.

Menurut Tufayli, Hizbullah akhirnya harus mengakui kekalahan besarnya dalam pertempuran untuk merebut kota Qusayr. Dan Hizbullah hanya bisa masuk ke daerah itu setelah pasukan oposisi menarik diri karena kehabisan amunisi.

“Di Qusayr tidak ada kekuatan [lawan] sesungguhnya yang dikalahkan,” tegas Tufayli.

Tokoh Syiah itu menambahkan, “Proyek Hizbullah sebagai partai perlawanan yang bekerja untuk menyatujan dunia Islam telah gagal.”

“Dia bukan lagi partai yang membela ummat, melainkan menggerogoti ummat,” imbuhnya.

Tufayli menegaskan, Hizbullah telah memulai perang sektarian dan “membuka pintu pemberontakan.”

Lebih lanjut mantan pemimpin Hizbullah itu mengatakan bahwa Iran adalah pihak yang mengendalikan kelompok Syiah itu, yang bertanggungjawab mendorong kelompok bersenjata itu ikut campur dalam perang di Suriah.

Tufayli kehilangan jabatannya di Hizbullah dan menyerahkannya ke Abbas al-Musawi pada tahun 1991. Setahun kemudian pada 1992 Tufayli keluar dari Hizbullah setelah menuding kelompok itu menjadi “lunak” terhadap pemerintah Libanon. Dia kemudian mengkritik kebijakan-kebijakan Hizbullah, antara lain tentang keikutsertaan kelompok bersenjata itu dalam pemilihan umum dan berkoalisi dengan pemerintah Libanon.

Setelah itu Tufayli membentuk kelompok lain yang diberinya nama “Revolusi Orang Lapar”, dengan sikap menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Libanon.*

Rep: Ama Farah
Red: Dija
Sumber:Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Akibat Rokok, Pengeluaran Negara Lebih Besar dari Cukainya

56 Sekolah di Banten menolak rokok/Bantenpos


JAKARTA_07/06/2013-Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok, sekitar 60 persen pria dan 4,5 persen wanita di Indonesia merokok. Sementara itu, perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat.

Selain itu, menurut keterangan tertulis Kemenkes yang diperoleh di Jakarta, Selasa, terdapat 97 juta warga Indonesia jadi perokok pasif, dan 43 juta diantaranya adalah anak-anak. Demikian dikutip Antara.

Rokok memang memberikan pemasukan cukai bagi negara, pengeluaran untuk mengatasi dampak rokok lebih besar lagi. Menurut Kemenkes, pengeluaran makro negara akibat rokok sebesar Rp254,41 triliun pertahun, sedangkan pendapatan negara dari cukai hanya Rp55 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran makro akibat rokok di Indonesia lebih besar dari cukai yang didapat Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tjandra Yoga Aditama, pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di Komnas HAM beberapa waktu lalu.

Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah konvensi internasional pertama yang mengatur kesehatan masyarakat. Menurut Tjandra, “FCTC adalah kesepakatan tingkat dunia, dan sudah diterima seluruh anggota WHO pada tahun 2003”.

Kini ada 176 negara sudah ikut FCTC sepenuhnya, ada 9 negara sudah menandatangani tapi belum meratifikasi/aksesi. Sementara itu, tinggal 9 negara di dunia yang belum menandatangani dan belum meaksesi/ratifikasi, termasuk Indonesia, bersama Andora, Dominika, Eritrea, Liechtestein, Malawi, Somalia, Tajkistan dan Zimbabwe.

Lebih lanjut Tjandra mengatakan, “FCTC mengatur masalah rokok baik dari sudut pasokan maupun permintaan. Sasaran FCTC adalah membentuk agenda global bagi regulasi tembakau, dengan tujuan mengurangi inisiasi penggunaan tembakau dan mendorong penghentian. Ketentuan-ketentuan FCTC dibagi menjadi langkah-langah untuk mengurangi permintaan atas produk tembakau dan langkah-langkah untuk mengurangi pasokan produk tembakau.

Red: Cholis Akbar
Sumber:Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Nawaz Sharif Jadi Perdana Menteri Pakistan

Pemilihan Umum Perdana Mentri di Pakistan


JAKARTA_07/06/2013—Nawaz Sharif terpilih menjadi perdana menteri dalam pemungutan suara yang digelar oleh parlemen Pakistan hari Rabu (5/6/2013) siang, lansir Xinhua.

Jurubicara majelis rendah parlemen mengumumkan, Sharif berhasil mengumpulkan 244 suara dan total 317 suara.

Dua lawan Sharif, Makhdum Amin Fahim dari Partai Rakyat Pakistan mengumpulkan 42 suara dan Javed Hashmi kandidat dari Tehrik-e-Insaf (PTI) mendapatkan 31 suara.

Sebanyak total 172 suara dari 342 anggota parlemen harus didapatkan calon perdana menteri untuk menang. PML-N, partainya Sharif, memiliki 186 kursi di suara, di samping itu dia mendapatkan dukungan suara dari partai lain dan anggota parlemen dari jalur independen. Beberapa partai yang mendukung Sharif antara lain Gerakan Muttahida Qaumi (MQM), Jamiat Ulama Islam (JUI-F) dan Jamaat Islami.

Sharif dilantik pada Rabu malam oleh Presiden Asif Ali Zardari.

Sebelumnya Sharif pernah menjabat perdana menteri Pakistan dua kali. Periode pertama dari 1 Nopember 1990 sampai 18 Juli 1993 dan periode kedua dari 17 Februari 1997 sampai 12 Oktober 1999. Dia kemudian dibuang ke pengasingan tahun 2000 oleh penguasa militer ketika itu, Pervez Musharaf, setelah pemerintahannya dibubarkan pada Oktober 1999.*

Rep: Ama Farah
Red: Dija
Sumber:Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Pengakuan Syeikh Al-Qaradhawi: ‘Iran Menipu Saya’

Syeikh al Qaradhawi bersama PM Ismail Haniya


oleh: Abdulrahman Al-Rashed

UCAPAN koreksi dari ulama besar Sunni, Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi merupakan sebuah perkembangan penting. Pekan lalu, Syeikh Al-Qaradhawi berdiri dan berkata, “Selama bertahun-tahun saya menyerukan agar doktrin-doktrin Islam bisa bersatu. Saya pergi ke Iran saat masa pemerintahan mantan Presiden Iran, Mohammad Khatami. Namun mereka ternyata menipu saya dan banyak orang lainnya seperti saya. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka juga ingin menyatukan doktrin-doktrin yang berbeda.”

Syeikh Al-Qaradhawi mengakui kesalahannya dengan mengatakan, “Saya dulu membela Hasan Nasrallah (pemimpin Hizbullah) dan partainya, partai tirani di depan para ulama Arab Saudi. Tampaknya para ulama Arab Saudi ini lebih dewasa dibandingkan saya.”

Akui Kesalahan

Pengakuan publik dan jujur Qaradawi adalah momentum penting. Ia mengakui dirinya keliru atas semua yang pernah diasumsikannya dan membela Hizbullah serta mengkritik orang lain. Syeikh Al-Qaradhawi berasumsi perjuangan yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir ini didasarkan pada konsep membangun sebuah pemerintahan Islam, partai dan tokoh. Rencana ini dibangun di atas kebohongan besar dan mitos.

Keberanian Syeikh Qaradhawi ini layak diapresiasi karena ia mungkin hanya satu-satunya orang yang mengakui kesalahannya. Padahal dia bisa saja membenarkan sikapnya, namun ia memilih untuk berbicara di depan para pengikutnya dan mengakui kesalahannya.

Syeikh Qaradhawi sebenarnya tidak salah ketika menyerukan penyatuan semua doktrin Islam juga ketika ia berseru tentang kerja sama Islam. Ini merupakan ide yang mulia. Kesalahannya ada pada pemahaman politiknya terkait rencana desain di Teheran, Beirut dan Damaskus.

Rencana Khomeini Teheran adalah sebuah proyek yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu adalah skema Iran untuk mendominasi wilayah tersebut. Skema tersebut didasarkan pada kebohongan atas revolusi Islam dan merupakan satu-satunya cara untuk menyatu dengan jutaan umat Muslim di seluruh dunia. Ini adalah cara mereka untuk memperluas wilayah geografis dan mendapatkan pengaruh.

Sejarah Qaradhawi

Kami sudah melewati pertempuran dialektika dengan semua sekutu Iran, Hizbullah dan rezim Suriah. Kami berjuang melawan para intelektual dan pengkhotbah mereka karena kami memahami maksud dari rezim ini, tujuannya dan segala aktivitas mereka.

Kami tahu sebagian besar orang yang mengikuti kelompok jahat ini telah ditipu. Syeikh Al-Qaradhawi sendiri sempat menyakini ilusi-ilusi mereka, seperti halnya banyak ulama lain yang terlibat dalam politik yang memiliki antusiasme besar tapi hanya sedikit mempunyai pemahaman politik.

Syeikh Qaradhawi meninggalkan Mesir lalu pergi ke Qatar sebagai bentuk protesnya atas sikap mantan Presiden Mesir Anwar al-Sadat yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan ‘israel’. Iran adalah sebuah tempat berlabuh bagi orang-orang yang marah dan sangat berantusias mengubah dunia Islam.

Orang-orang yang frustrasi dan merasa terkesan kemudian banyak menulis buku yang memuliakan revolusi Iran. Mereka menyampaikan pidato berisi pujian terhadap pemimpin Iran meskipun politik kotor Iran sudah banyak diketahui sejak Abu al-Hassan Bani Sadr—presiden Iran terpilih pertama yang dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khomeini, melarikan diri.

Rezim baru Iran kemudian mengejar mitra-mitra revolusi mereka dan membunuh banyak dari mereka. Setelah semua ini, bagaimana bisa orang percaya bahwa rezim yang membunuh rakyatnya sendiri di Teheran bisa benar-benar memimpin mereka, membebaskan Palestina dan mengakhiri rezim tirani?

Tidak benar kalau Iran dianggap sebagai misteri yang belum terungkap. Sejak awal Iran adalah sebuah rezim sekte yang jelek. Ketika Salam Rushdie menulis bukunya yang berjudul “The Satanic Verses”, Iran meluncurkan sebuah kampanye melawan Inggris dan mengutuknya dalam sebuah konferensi Islam di Jeddah.

Paradoksnya adalah pewakilan Palestina yang mengetahui kebohongan rezim Khomeini merespons permintaan Iran tersebut dengan mengatakan kalau Inggris bukanlah negara Muslim. Delegasi Iran marah mendengarnya lalu meninggalkan ruangan.

Sayangnya, masih ada rekan Syeikh Qaradhawi yang tertipu, yang masih mendukung Iran. Apakah tidak ada salah satu dari mereka yang berpikir dan membayangkan bagaimana nasib dunia ini di bawah kepemimpinan orang-orang seperti Khomeini atau Qassem Suleimani atau Hassan Nasrallah?

Satu hal yang pasti adalah, suatu hari nanti Iran akan bersekutu dengan Amerika—setan yang paling besar, bekerja sama dengan ‘israel’ dan memaksakan semua rencana-rencananya.*

Penulis general manager stasiun televisi Al Arabiya, wartawan senior. Artikel diambil Al Arabiya|Sahabat Al-Aqsha

Red: Cholis Akbar
Sumber: hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Universitas Madinah Ajarkan Berlapang Dada dengan Pihak Lain

Dr Abdullah bin Shalih bin Abdullah Al Abud (foto: Surya/hidcom)


JAKARTA_07/06/2013—Universitas Islam Madinah al Munawwarah (UIM) mengajarkan pada murid dan para alumninya untuk bisa berlapang dada menerima perbedaan pendapat dengan pihak lain. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Dakwah dan Tsaqafah Islam Universitas Islam Madinah (UIM), Dr Abdullah bin Shalih bin Abdullah Al Abud.

Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam yang juga memiliki tetangga seorang Yahudi, bahkan Nabi juga menjenguknya ketika dia sakit, ujar Abdullah bin Shalih.

“Sebaliknya, UIM mengajarkan untuk berlapang dada kepada yang lain dan tersenyum, “ ujarnya kepada hidayatullah.com, usai memaparkan makalah pada acara “Seminar Internasional Dialog Antar Agama yang digagas Universitas Islam Madinah (UIM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Ritz – Carlton Jakarta, Selasa, (04/06/2013).

Pernyataan ini disampaikan Syeikh Abdullah bin Shalih mengingat banyaknya stigma alumni Universitas Islam Madinah seolah-olah melahirkan para pendakwah yang keras dan kurang menerima perbedaan.

“Universitas Islam Madinah tidak menyeru kepada dakwah yang keras, terorisme, dan ekstrimisme,” lanjutnya.*
Sumber: Hidayatullah.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Univ. Islam Madinah dan UII Gelar Dialog Antar Agama dan Kebudayaan

Seminar agama dan kebudayaan di hotel Ritz Carlton Jakarta

JAKARTA_06/06/2013: Universitas Islam Madinah dan Universitas Islam Indonesia mengadakan seminar International bertajuk Dialog Antar Agama dan Kebudayaan serta Problematikanya.

Seminar ini diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta pada Selasa (04/06/13) yang menghadirkan para pembicara diantaranya Rektor Universitas Islam Madinah, Prof. Dr. Muhammad bin Ali Al Uqla. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, Penasehat kerajaan Arab Saudi, Faishal bin Abdurrahman bin Mu’amar. Dan Dubes Arab Saudi Mustafha bin Ibrahim Al-Mubarak.

Dalam kata sambutannya, Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Edy Suandi Hamid mengajak masyarakat untuk senantiasa mewujudkan perdamaian meskipun berada dalam suatu ruang lingkup yang berbeda baik dalam agama, kebudayaan, maupun status sosial.

“Sejatinya sebagai manusia sosial, aspek multikulturalisme agama dan budaya menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga toleransi dalam berkehidupan multiagama tersebut harus dikedepankan karena ruh dari agama sendiri adalah mengajarkan kebaikan. Agama juga harus diartikulasikan dalam sistem kultural kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kedamaian,” kata Edy Suandi.

Selain itu hadir pula beberapa tokoh agama Indonesia pada acara ini, yaitu Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Menteri Sosial Indonesia, Salim Segaf Al-Jufrie, dan Menteri Agama, Suryadharma Ali.***

Redaktur: Imran Nasution
Reporter: Boy Aditya
Sumber: Dakta.com

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Penulis

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.